Kejar Target Tahun Ini, Kasatgas Tito Percepat Realisasi Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Jakarta, LINTASKANAL— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, kembali mengawal penyaluran dan percepatan realisasi anggaran rehab-rekon kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait. Langkah ini ditempuh agar anggaran yang sudah disetujui pemerintah segera terwujud menjadi program pemulihan di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi, yang digelar di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Tito menyebut, percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan program tahun ini kian terbatas. Pemerintah menetapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera dilaksanakan bertahap dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.

Ia mengungkapkan, sebagian besar K/L utama sudah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai menjalankan program di daerah terdampak. Namun sejumlah K/L lain masih tertahan karena anggarannya belum disetujui, lantaran memerlukan kelengkapan dokumen pendukung dan rincian program yang lebih jelas.

"Jadi tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) yang belum approve ini, prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap," ujar Tito.

Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta jajaran Posko Satgas PRR bersama para PIC K/L melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, agar setiap kendala pengajuan dapat segera diselesaikan.

Sejumlah Sektor Sudah Bergerak

Kepada K/L yang anggarannya telah disalurkan, Tito meminta agar program segera dilaksanakan. Ia menyebutkan sejumlah program rehab-rekon yang saat ini sudah berjalan, antara lain di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Anggaran untuk Pemda Diarahkan ke Kebutuhan Kebencanaan

Selain mengawal anggaran K/L, Satgas PRR juga memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) benar-benar digunakan untuk menangani dampak bencana. Pemda terdampak sebelumnya telah memperoleh sejumlah tambahan dukungan anggaran, di antaranya Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun.

Tito menekankan, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dijangkau pemerintah pusat. "Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan," jelas Tito. (J'Ger)